|

Badan Usaha Milik Desa Sebagai Kekuatan Terpendam Masyarakat Desa


Jumat, 05 Mei 2017 08:23 WIB | Oleh : Operator
 Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) pada hakikatnya adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan potensi Desa untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa BumdeSa itu didirikan dikarenakan adanya kebutuhan dan potensi Desa yang diaplikasikan kepada aktifitas usaha dengan tujuan untuk menambah nilai yang berimplikasi kepada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
    
Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BumDesa memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BumDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. Disamping itu, BumDesa juga dapat menjadi sebuah defense system terhadap sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
    
Dalam Pasal 88 ayat 1 dan 2  UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa BumDesa disepakati melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Kedudukan BumDesa tidak sama dengan Badan Usaha seperti PT, CV, Koperasi ataupun LKM. BumDesa berdiri atas ketetapan yang dikeluarkan oleh Desa namun dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum. Artinya, sebuah BumDesa dapat membentuk unit usaha PT, CV, Koperasi ataupun membentuk unit usaha Simpan Pinjam yang dikelola oleh BPRDes dibawah otoritas dan supervisi OJK. Namun, jika BumDesa membuat unit-unit usaha yang berbadan hukum, BumDesa harus tetap tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya UU No. 25 Tahun 1992 untuk Koperasi dan UU No. 1 Tahun 2013 untuk Lembaga Keuangan Mikro.  
    
Perlu diperhatikan bahwa BumDesa merupakan lembaga usaha yang kedudukannya berada diluar struktur Pemerintahan Desa. Struktur Organisasi BumDesa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Dikatakan dalam Permendesa & PDTT no. 4 Tahun 2015 bahwa penasehat Bumdesa dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Pelaksana Operasional dijabat oleh masyarakat Desa yang memiliki kompetensi dan jiwa wirausaha yang baik yang dapat melaksanakan kegiatan usaha BumDesa serta terbebas dari financial illiteracy. Khusus untuk pengawas, dijabat oleh beberapa orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. Susunan kepengurusan BumDesa dibahas dan ditentukan dalam Musyawarah Desa (Musdes).
    
Mengenai aspek permodalan, BumDesa memiliki dua sumber modal, yakni penyertaan modal Desa yang berasal dari APBDes dan penyertaan modal masyarakat Desa. Komposisi besaran nilai penyertaan modal tersebut adalah sebesar minimal 51% bersumber dari penyertaan modal Desa dan sisanya dari penyertaan modal masyarakat. Penyertaan modal dari masyarakat dapat bersumber dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan bagi BumDesa untuk menerima suntikan investasi dari pihak ke-tiga. Hal tersebut dapat dibahas dalam Musdes untuk menentukan besaran nilai investasi dan Pay Back Periodnya.  
    
BumDesa dapat menjalankan bisnis apapun berdasarkan potensi yang dimiliki, namun tetap mengedepankan azas kekeluargaan dan gotong royong serta tidak mematikan usaha bisnis masyarakat Desa. BumDesa cocok mengaplikasikan teori marketing Blue Ocean Strategy dimana BumDesa membentuk sebuah marketplace baru tanpa ikut serta bergelut di usaha yang tengah dijalankan oleh masyarakat Desa. Contoh jenis usaha yang dapat dijalankan adalah usaha air minum desa, usaha pembangkit listrik, lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.  Selain itu, sebelum BumDesa ditetapkan, sebaiknya dilakukan analisis kelayakan usaha dan pembuatan rencana usaha serta rencana keuangan BumDesa. Karena ketiga hal tersebut merupakan bagian yang sangat vital dalam kesuksesan sebuah BumDesa.
    
 Kesuksesan BumDesa tidak akan terlepas dari proses tahapan pendirian yang baik dan benar. Adapun tahapan pendirian BumDesa yang sebaiknya dilakukan adalah:
1)   Pra Pendirian dengan membentuk tim pembentuk Bumdesa yang beranggotakan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat desa yang berkompetensi dalam bidang wirausaha;
2)   Melakukan analisis kelayakan usaha dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh Desa yang kemudian diubah menjadi sebuah business plan;
3)   Melaksanakan Musyawarah Desa yang ketentuannya diatur dalam Permendesa & PDTT No. 2 Tahun 2015 dengan membahas stuktur organisasi, rencana usaha, permodalan, serta AD ART Bumdesa;
4)   Ditetapkanya Peraturan Desa mengenai pendirian BumDesa;
5)   Melakukan penyertaan modal dan BumDesa siap melaksanakan aktivitas usahanya.

Oleh karena begitu pentingnya posisi BumDesa dalam kemajuan ekonomi sebuah Desa, maka Pemerintah berkomitmen mengawal pendirian dan pengelolaan BumDesa dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan tercapainya Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Karena kini, Desa diposisikan sebagai the sleeping giant atau kekuatan besar yang sedang tertidur yang harus kita berdayakan agar memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, mandiri, sejahtera dan bermartabat.
 
  Kontributor : Insan Fadilah Fulki, S.S.

Komentar

Statistik Kunjungan


  Pengunjung Online   :   1
  Pengunjung Hari Ini   :   50
  Total Pengunjung   :   163867


Mobile Analytics

Jejak Pendapat


Bagaimana menurut pendapat anda tentang BPKM JABAR ini?
Bagus
Lumayan
Tidak

Kontak Kami


BPKM JABAR,
Jl.Soekarno - Hatta No.567
Bandung 40275, Indonesia
Telp/Fax : (022) 7303974
Email : balatrans@yahoo.co.id